Politik Anggaran: Antara Visi Presiden dan Realitas Fiskal
Setiap presiden baru biasanya membawa janji-janji besar untuk rakyat, seperti program sosial yang menarik hati banyak orang. Tapi, janji itu tidak bisa diwujudkan begitu saja tanpa uang yang cukup. Di sinilah peran anggaran negara, atau APBN, menjadi sangat penting. APBN seperti dompet raksasa milik negara: ada pendapatan dari pajak, ekspor, dan lain-lain, serta pengeluaran untuk gaji pegawai, infrastruktur, hingga subsidi.
Menteri Keuangan adalah orang yang bertanggung jawab menjaga dompet ini tetap sehat. Ia bukan cuma mengumpulkan uang, tapi juga harus memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan terlalu banyak, agar negara tidak terlilit utang. Di era Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik, visi besar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diuji dengan realitas fiskal. Jika tidak hati-hati, program bagus bisa berubah jadi beban berat bagi generasi mendatang.
Bayangkan saja: pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp2.800 triliun, tapi pengeluarannya mencapai Rp3.621 triliun. Selisihnya? Itu defisit yang harus ditutup dengan pinjaman. Menteri Keuangan harus pintar mencari jalan tengah: mendukung visi presiden sambil menjaga agar defisit tidak meledak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Populis atau Solutif?
Program MBG adalah salah satu janji utama Prabowo-Gibran selama kampanye. Ide dasarnya sederhana: beri makan bergizi gratis ke anak sekolah agar mereka tidak kelaparan dan bisa belajar lebih baik. Untuk tahun 2025, anggaran awalnya Rp71 triliun, ditargetkan untuk 17,9 juta hingga 19,47 juta anak, terutama di sekolah dasar dan madrasah. Sampai Juni 2025, program ini sudah menyerap Rp4,4 triliun untuk 4,89 juta penerima, tapi realisasi masih lambat—hanya sekitar 1% dari total anggaran di awal tahun.
Secara politik, program ini sangat populer karena langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat kecil. Anak-anak yang makan cukup bisa lebih sehat dan pintar, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi negara sekitar 0,10% di 2025. Tapi, apakah ini solusi jangka panjang? MBG lebih mirip pengeluaran konsumsi sehari-hari: hari ini kenyang, besok harus kasih lagi. Beda dengan program seperti BPJS Kesehatan, yang membangun sistem perlindungan kesehatan jangka panjang sejak 2014, sehingga orang bisa lebih mandiri dan produktif.
Pertanyaan kritisnya: apakah MBG benar-benar membangun ketahanan ekonomi? Atau malah membuat masyarakat semakin bergantung pada subsidi pemerintah? Ada risiko program ini membengkak, bahkan sampai Rp171 triliun atau Rp420 triliun jika diterapkan penuh ke 82,9 juta penerima. Jika tidak dirancang dengan baik, ia bisa jadi “lubang hitam” anggaran tanpa hasil yang berkelanjutan.
Risiko Defisit dan Prioritas Anggaran
APBN 2025 sudah dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun, atau 2,53% dari PDB (Produk Domestik Bruto, ukuran kekayaan negara). Sampai Maret 2025, defisit baru Rp31,2 triliun, masih aman. Tapi, tambahan program seperti MBG bisa membuatnya membengkak, terutama jika pendapatan negara tidak naik secepat pengeluaran.
Logikanya mudah: jika uang masuk kurang, tapi keluar lebih banyak, negara harus pinjam. Utang ini bisa naik bunganya jika ekonomi global buruk, seperti saat pandemi dulu. Prioritas anggaran juga terganggu—uang untuk infrastruktur, pendidikan berkualitas, atau kesehatan mungkin terpotong demi MBG. Analis dari AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) sudah memperingatkan risiko ini. Jadi, MBG bukan cuma soal makan siang, tapi bagaimana ia mempengaruhi kesehatan keuangan negara secara keseluruhan.
Peran Menteri Keuangan: Penjaga Keseimbangan
Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani Indrawati (atau siapa pun yang menjabat) punya tugas berat. Ia harus patuh pada presiden untuk mendanai program prioritas, tapi juga wajib beri saran jujur jika ada risiko. Kemenkeu bilang MBG tidak akan tambah defisit, karena sudah diatur dalam APBN. Tapi, realitasnya, jika program membengkak, menteri harus cari cara: naikkan pajak, potong subsidi lain, atau cari investor.
Tanpa menteri yang tegas, APBN bisa jadi alat politik: untungkan kelompok tertentu hari ini, tapi tinggalkan utang buat anak cucu. Contohnya, di negara lain seperti Yunani, defisit tak terkendali pernah bikin krisis ekonomi. Di Indonesia, menteri keuangan harus jadi “rem” yang bijak agar visi presiden tetap berjalan tanpa merusak fondasi negara.
Jalan Tengah: Reformasi Desain Kebijakan
Program bantu rakyat memang perlu, tapi jangan sampai boros. MBG bisa lebih baik jika direformasi. Beberapa ide sederhana:
- Libatkan petani lokal: Alihkan belanja makanan ke produk petani Indonesia, bukan impor. Ini bisa ciptakan lapangan kerja dan perkuat ekonomi desa, sekaligus tingkatkan pertumbuhan.
- Targetkan yang benar-benar butuh: Gunakan data akurat seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk fokus pada keluarga miskin, bukan semua anak sekolah. Ini hemat anggaran dan lebih adil.
- Gabung dengan investasi jangka panjang: Sisihkan sebagian dana untuk bangun kantin sekolah, edukasi gizi, atau program pertanian sekolah. Dampaknya? Anak sehat, petani untung, dan negara lebih mandiri.
Dengan reformasi ini, MBG bukan cuma subsidi sementara, tapi investasi nyata buat masa depan.
MBG adalah contoh klasik dilema di politik ekonomi Indonesia: janji populis yang bagus di kertas, tapi butuh keseimbangan fiskal agar tak jadi boomerang. Menteri Keuangan jadi kunci—ia yang menentukan apakah program ini jadi langkah maju buat kesejahteraan, atau malah tambah tumpukan utang. Pada akhirnya, kebijakan bagus adalah yang tak hanya bikin senang hari ini, tapi juga aman besok. Mari kita awasi agar APBN tetap sehat untuk semua.
