Utang dari Barat atau Timur, Sama Saja

Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan pada awal pemerintahan baru bukan sekadar reshuffle. Ia menandai pergeseran paradigma dalam mengelola keuangan negara: dari disiplin fiskal ketat yang menjaga kredibilitas global menuju belanja besar dengan narasi “lebih berpihak pada rakyat.”
Selama hampir dua dekade, Sri Mulyani dikenal sebagai figur disiplin: menjaga defisit, mengendalikan utang, dan menumbuhkan kepercayaan investor. Pendekatan ini kerap dianggap kaku, bahkan terlalu “IMF-minded,” tetapi ia menjaga agar fondasi fiskal tidak rapuh. Kini, arah kebijakan berubah. Pemerintah ingin lebih berani mengeluarkan uang untuk rakyat, sebuah langkah yang populer, namun sarat risiko.

Antara Disiplin dan Populisme
Bagi sebagian orang, kepergian Sri Mulyani disambut dengan lega. Ia dinilai terlalu peduli pada angka-angka dan selera asing, sementara rakyat menanti program nyata: pendidikan, kesehatan, pangan. Kritik ini sah, karena disiplin fiskal memang sering terasa tidak populis.
Namun disiplin bukan monopoli Barat. Ia adalah syarat dasar agar negara mampu bertahan jangka panjang. Defisit yang realistis dan utang yang terkendali ibarat fondasi bangunan: mungkin tidak terlihat megah, tetapi menjadi penopang agar rumah tidak roboh. Tanpa fondasi ini, program sosial yang indah di atas kertas hanya akan berakhir dengan krisis.

Belanja Berdaulat atau Belanja Konsumtif?
Pemerintah baru menyebut pendekatannya sebagai belanja berdaulat. Retorika ini terdengar menjanjikan. Tetapi pertanyaan sesungguhnya bukan pada keberanian membelanjakan uang, melainkan arah belanja itu sendiri. Jika diarahkan pada pembangunan kapasitas—industri lokal, pertanian, riset, pendidikan—ia bisa menjadi investasi jangka panjang. Jika lebih banyak terserap pada program konsumtif, seperti bantuan rutin yang mengikat ketergantungan, hasilnya hanyalah kepuasan sesaat dengan beban fiskal yang panjang.

Utang Bukan Persoalan Timur-Barat
Dalam dinamika politik, isu geopolitik sering dijadikan pembenaran. Narasi yang muncul: Indonesia meninggalkan Barat dan mendekat ke Timur, dari IMF ke BRICS. Memang benar, dunia kini multipolar. Namun ada hal yang sering dilupakan: utang tetaplah utang.
Pinjaman dari Washington datang dengan syarat stabilitas makro, transparansi fiskal, dan tata kelola. Pinjaman dari Beijing atau Moskow datang dengan janji cepat, tetapi di baliknya bisa ada kontrak infrastruktur yang mengikat atau risiko jebakan utang. Keduanya memiliki kepentingan. Mengganti ketergantungan pada Barat dengan ketergantungan pada Timur tidak otomatis menghadirkan kemandirian, hanya mengganti wajah pemberi pinjaman.

Kemandirian Butuh Fondasi Domestik
Kemandirian ekonomi sejati tidak lahir dari pergeseran geopolitik, melainkan dari keberanian membangun kekuatan dalam negeri. Tata kelola yang bersih, industri yang produktif, pertanian yang modern, serta investasi pada ilmu pengetahuan adalah kuncinya. Tanpa itu, jargon kemandirian hanyalah slogan, sementara realitasnya kita tetap hidup dari pinjaman luar negeri.

Persimpangan Jalan
Indonesia kini di persimpangan jalan. Jalan disiplin fiskal mungkin tidak populer, tetapi menjaga fondasi tetap kokoh. Jalan belanja besar terdengar menjanjikan, tetapi bisa berujung pada jebakan fiskal jika diarahkan salah.

Soal apakah kita lebih dekat dengan Barat atau Timur sesungguhnya menutup pertanyaan yang lebih penting: apa yang kita lakukan dengan utang itu sendiri? Sebab, utang dari Barat atau Timur, sama saja. Tanpa strategi domestik yang kuat, keduanya hanya menambah beban generasi mendatang.